"Di tengah situasi pandemi yang telah menimbulkan kerugian pada masyarakat rentan terdampak wabah, hendaknya pemerintah dan para stakeholder tidak menjadikan situasi ini sebagai lahan proyek," kata Kurniasih di Jakarta, Kamis (16/4).
Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, seharusnya tidak ada pejabat negara yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu. Apalagi mencari cuan dari anggaran yang ditujukan pada masyarakat terdampak.
Penyebaran coronavirus di wilayah Indonesia membuat pemerintah meminta perusahaan untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. Hal ini membuat sebagian perusahaan kehilangan pendapatan, sehingga terpaksa merumahkan karyawannya.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan sekitar 1,2 juta karyawan kehilangan pekerjaan. Mereka diberhentikan dari 74.730 perusahaan yang operasionalnya terhambat di masa wabah virus corona.
Selain itu, para pekerja informal juga kesulitan mencari penghasilan sehari-hari. Pedagang kecil hingga para pekerja transportasi, kesulitan mendapat pemasukan karena banyak orang yang berdiam diri di rumah menghindari penularan corona.
Menurut Kurniasih, dalam kondisi ini pemerintah dan stakeholder terkait harusnya hadir memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan. Meski tak memberi jaminan kesejahteraan secara langsung, Kartu Prakerja memberi peluang peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan keterampilan masyarakat.
Karena itu, dia berharap Kartu Prakerja dikelola secara transparan, adil dan merata. Bukan malah mementingkan pribadi kelompoknya saja
"Pengelolaan Kartu Prakerja bukanlah proyek, tapi ini adalah amanah negara dan bangsa untuk membantu para pekerja korban ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini," kata Kurniasih.
Di sisi lain, Belva membantah dirinya menjadikan program tersebut sebagai proyek mencari keuntungan. Menurutnya, dia sama sekali tak terlibat dalam penentuan mitra Kartu Prakerja yang dilakukan Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO).
"Dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir," katanya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demisioner Partai Demokrat, Rachland Nasidik mengkritisi keterlibatan Ruangguru dalam program kartu Prakerja.
Rachland mengatakan, sejak awal kebijakan Kartu Prakerja menjadi program yang tidak perlu. Oleh sebab itu ia semakin menyesalkan kebijakan tersebut setelah mengetahui perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra merupakan milik Stafsus milenial Presiden.
"Perusahaan yang dipimpin Stafsus Milenial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara Rp5,6 Triliun," kata Rachland dalam unggahan di akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik.
Rachalan menuding perusahaan Belva memiliki kepentingan dalam kartu prakerja iti. Iamengaitkan keterlibatan Ruangguru ini dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
"Kini kita tahu apa guna pasal 'kekebalan hukum' dalam Perppu Covid-19 itu," kata dia.
"cari" - Google Berita
April 16, 2020 at 11:01PM
https://ift.tt/2z2ejPK
Jerit rakyat di masa pandemi, bukan lahan cari cuan - alinea
"cari" - Google Berita
https://ift.tt/35Ruyv1
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jerit rakyat di masa pandemi, bukan lahan cari cuan - alinea"
Post a Comment